Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Meepago Tolak Otsus dan Minta Merdeka

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di wilayah Meepago menolak keberlanjutan Otonomi khusus (OTSUS)

wilayah Meepago menolak keberlanjutan Otonomi khusus (OTSUS)

Semarang, Kabar Goodide.my.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di wilayah Meepago menolak keberlanjutan Otonomi khusus (OTSUS) jilid II, dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di Lapangan Sepak Bola, Theo Makai, Ekemanida, Distrik Kamuu, Moanemani Kabupaten Dogiyai Papua, pada (17/11/2020) Waktu Indonesia Timur.

Ribuan pemuda dan masyarakat Dogiyai menggelar demo damai di dogiyai utuk menjalankan rencana program kerja oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka kegiatan Rapat Dengar Pendapat aspirasi oleh berbagai elemen masyarakat. dalam acara berlangsung, dihadiri oleh berbagai kelompok maupun individu. Termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dll.



Penolakan tersebut datang dari rakyat akar rumput di 6 kabupaten di wilayah adat Meepago melalui delegasi masing-masing kabupaten, hal ini dinilai karena implementasi UU Otonomi Khusus di Papua telah gagal total dan tidak berhasil merebut keinginan hati rakyat untuk itu, Masyarakat Papua minta Merdeka Penuh bagi bangsa Papua adalah solusi satu-satunya

Berikut ini adalah kutipan pernyataan sikap yang disampaikan dari 6 Kabupaten melalui masing-masing Delegasi yang dikutip dari video



Atas nama rakyat Papua, atas nama Tulang belulang, atas nama Alam Papua, atas nama seluruh rakyat Papua Barat yang dibunuh demi kemerdekaan bangsa Papua Barat

Wilayah adat Meepago di Dogiyai, Sore ini; Selasa,17 November 2020 nyatakan sikap

“Kami rakyat wilayah adat Meepago menolak dan meminta kepada Pemerintah Indonesia cabut Produk Hukum UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan segera berikan Kemerdekaan Penuh bagi Bangsa West Papua”

Rapat dengar pendapat (RDP) merupakan agenda Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dijadwalkan di 5 Wilayah Adat dari tanggal 17-18 November 2020 dengan maksud mendengar suara langsung keinginan rakyat akar rumput seperti apa keinginan rakyat. Dimana Kabupaten Dogiyai sebagai salah satu tempat pelaksanaan RDP bagi wilayah adat Meepago.

Namun hari ini saat kegiatan berlangsung MRP sebagai pelaksana dari kegiatan RDP, pantauan Redaksi kegiatan tersebut nampaknya kegiatan RDP dilaksanakan tanpa adanya keterlibatan MRP, entah Kenapa MRP tidak hadir.



Menurut informasi yang didapat oleh (www.kabargoodide.my.id) Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai agenda pembuka atau pelaksanaan RDP tidak sempat hadir dikarenakan Asosiasi Bupati Meepago menolak mentah-mentah terhadap pelaksanaan  agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa alasan yang jelas oleh Asosiasi Aparatur Sipil Naisonal (ASN) Bupati Meepago.

Oleh karenanya, “Sebagai ASN harusnya mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut sebagaimana negara yang sudah di atur dalam undang-undang bukan menentang aturan yang sudah di tetapkan negara.

Meskipun RDPW di wilayah Meepago ditolak oleh Bupati Meepago, MRP akan mencari jalan lain untuk menyelenggarakan kegiatan ini demi mendengar langsung keinginan masyarakat Papua khususnya Meepago terkait implementasi Otsus Papua selama 20 tahun di Papua.

Namun dibalik peryataan oleh MRP yang gagal dalam agenda RDP yang dijanjikan kepada masyarakat bahwa akan mencari cara lain agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat melalui rapat terbuka dalam waktu yang dekat.



Menurut Goo Benny, berdasarkan kenyataan Otsus sudah gagal total dalam implementasinya, sesuai dengan delegasi kabupaten lain, otsus diberhentikan (ditolak) dan sekaligus produk hukum otsus dicabut dari Jakarta. Sebaliknya, negara Indonesia harus berani memberikan dan mengakui kemerdekaan penuh atas bangsa Papua.

Secara langsung, dalam aksi masyarakat ditengah ageda kegiatan terasa disatukan atau tersatukan sehingga lahirnya benih-benih persatuan untuk menetapkan penyataan sikap pendapat oleh seluruh masyarakat Meepago, walaupun tanpa dukungan daripada Asosiasi Aparatur Nasional Negara (ASN) juga Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun ditengah pencemasaan, penderitaan, takut dll, Goo Benny mampu mengendalikan situasi dan kondisi (sikon) sehingga juga mampu menumbuhkan semangat ditengah derita bagi masyarakat Meepago lebih khususnya.



Ketua Komite Nasional Papua Barat wilayah Dogiyai (KNPB) Saugas Goo juga menegaskan bahwa penentuan nasib sendiri atau Merdeka ada ditangan Masyarakat bukan ditangan para elit atau Pemerintah Daerah. Goo menegaskan bahwa meskipun agen Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan tanpa selaku MRP dan dan keterlibatan Pemerintah Daerah. Namun dengan semangat kami dapat melaksanakan dengan lancar tapa adanya kendala apapun.

Penulis: Makmur (MKS)

5 thoughts on “Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Meepago Tolak Otsus dan Minta Merdeka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *