Pengkaderan SDM tidak Bergantung Pada Uang, Otsus Papua Bukan Solusinya

Otsus Papua telah Mati

Peti mati yang dibakar oleh Aliansi Mahasiwa Papua (AMP) sumber gambar: jubi.co.id/

Kejadian-kejaian yang faktual sengaja disembunyikan oleh segelintir orang demi popularitas kepentingan individu

Semarang, Kabar Goodide.my.id – Situasi saat ini dipapua menjadi pembahasan utama dalam berakhirnya Otonomi Khusus (Otsus) di papua. Pembahasan dalam persoalan berakhirnya Otsus melahirkan kontroversial secara serius. Bahkan cendurung mendorong dalam persoalan tersebut melahirkan pro dan kontra terhadap masyarakat dan pemerintahan baik secara individu maupun kelompok.



Alternatif lain yang menjadi pemabahasan adalah terjadinya pro dan kontra, hal ini terjadi karena adanya pihak yang mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus, sedangkan dipihak lain menolak keberlajutan Otsus tersebut.

Lebih serius lagi dari sisi perspektif pandangan yang seharusnya menjadi pihak netral sekalipun terjadi pro dan kontra baik di Lembaga maupun masyarakat tersendiri. Salah satunya adalah wakil MRP dan Pimpinan Daerah di wilayah Saereri yang mengadakan evaluasi Otonomi Khusus dalam agenda RDP oleh MRP itu sendiri dilakukan secara tertutup tanpa keterlibatan Dewan adat dan masyarakat sebagian di Biak.


Hal serupa juga terjadi di wilayah Meepago namun terdapat sedikit perbedaan, bedanya adalah pihak yang berwajib sudah siap baik untuk turun melaksanakan evaluasi penilaian Otsus dalam agenda RDP. Namun itupun ditolak mentah-mentah oleh Asosiasi Pimpinan Daerah (Bupati Meepago) melalui surat yang dikirm oleh pimpinan daerah kepada MRP tanpa alasan yang jelas. Namun sebagai timbal balik terhadap penolakan tersebut. MRP menyatakan bahwa kami akan mencari jalan keluar dan akan mengadakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) dalam waktu yang dekat.



 Sementara Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) di wilayah Lapago juga terjadi pertahanan oleh pihak rombongan keamanan polisi di bandara Wamena. katanya, pihak kepolisian kwatir terhadap rapat dengar pendapat dengan mengutarakan evaluasi dengan argument yang dapat memecah belah bangsa dan negara, alasan pertama. Sementara alasan yang kedua adalah karena masalah covid-19. Walaupun begitu, pernyataan sikap yang diputuskan oleh masyarakat lapago sudah mengirimkan kepada bupati setempat baik melalui tulisan maupun melalui telepon biasa.

Saat ini penduduk atau warga orang asli papua dan sekelompok orang termasuk pimpinan daerah terbagi menjadi dua kubuh yakni Pro dan Kontra, hal itu terjadi karana adanya kepuasan bagi sebagian orang. Sementara sebagian masyarakat tidak puas terhadap dana otsus tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya:

Orang Asli Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Kondisi saat ini di papua terbagi menjadi dua kubu yakni pro dan kontra sehinga ada masyarakat termasuk pimpinan daerah yang mendukung keberlanjutan otsus. Sementara ada pihak pula menolak keberlanjutan otsus dipapua

Hal ini dikarenakan ada dua factor yakni 10% sebagian masyarakat termasuk pimpinan daerah yang hidupnya dapat suapan dan tidak kendala apapun dalam hidupnya, mendukung keberlanjutan otsus. Sementara 90% masyarakat yang hidupnya betul-betul merasakan penderitaan selama otsus berjalan, yang justru menolak keberlanjutan otsus.



Sebagian masyarakat orang asli papua termasuk pimpinan daerah mendukung keberlanjutan otsus karena kalangan ini hanya melihat dari 1 (satu) sisi yakni “Sejumlah Dana Otsus” dana otsus inilah menjadi jawaban atau salah satu alasannya kenapa mereka mendukung keberlanjutan otsus. Mereka menikmati betul-betul Dana otonomi khusus tersebut. Sementara 90% masyarakat lainnya mengalami penderitaan yang berujung tiada obatnya.


Selain itu, kalangan inilah yang yang menjadi dalang dibalik konflik papua yang disembunyikan dari kebenarannya. Disembunyikan fakta yang seharusnya diberitahu ke public justru disembunyikan, hanya karena popularitas kepentingan pribadi demi mendapatkan pujian dan hadia dari negara. Padahal sudah jelas bahwa bertahan hidup dengan dibalik penderitaan orang lain, bukanlah suatu kebijakan yang memanusiawi



Sayangnya pimpinan daerah, tidak menunjukan jati dirinya sebagai orang papua. Mereka seolah-olah orang yang dari luar papua diadopsi hanya untuk menopoli kejadiaan-kejadian yang tidak memanusiawi itu. Harusnya sebagai pemimpin memiliki kerangka program kerja yang akurat demi mengkaderkan pemuda-pemudi orang asli papua, sebagai pemimpin daerah sangat penting memiliki kebijakan yang bersikap netral. Namun pada kenyataanya tidak seperti demikian, yang justru kehadiran pimpinan daerah yang dipercaya oleh masyarakat papua, balasannya justru sangat kejam dan tidak memanusiawi. Karena sebagian dari pimpinan daerah hanya memikirkan kepentingan individu dibandingkan kepentingan umum.

Orang Asli Papua Menolak Keberlanjutan Otsus

Jika melihat dari perspektif pandangan ada banyak hal yang paling menonjol dalam implementasi terutama dalam penilaian selama otsus berjalan kurang lebih 20 tahun yang silam. Masyarakat asli papua menolak karena mereka mengetahui pesis dari akar masalah yang sebenarnya. Masyarakat papua menolak karena penilain mereka selama otsus berjalan gagal total dalam berbagai sector.



Pembunuhan, penderitaan, penindasan, penjajahan, pemerkosaan oleh aparat keamanan negara terhadap warga asli orang papua yang merasakan hal-hal seperti itu oleh kalangan masyarakat biasa, bukan di kalangan para elit. Mereka tau persis, bahkan masyarakat lebih paham dibandingkan pimpinan daerah dll.

Meskipun dana Otsus setinggi langit pun tetap saja tidak menjamin kebebasan hidup terhadap warga orang asli papua. Karena mereka tidak merasakan dana tersebut. Bahkan lebih menyakitkan lagi pembunuhan terus-menerus meningkat diberbagai wilayah papua. Semua dibalik kejadian-kejadian tersebut yang dilakukan oleh aparat keamanan negara pula.


Dana Otsus pun gagal total dari berbagai sector baik disisi pembangunan maupun pengkaderan SDM. Oleh sebabnya masyarakat papua sangat kecewa terhadap pimpinan daerah. Sementara Lebih menyakitkan lagi penderitaan masyarakat asli papua yang masih pendam sampai detik ini.

Dalam evaluasi rapat dengar pendapat oleh agenda MRP, disinilah ruang satu-satunya masyarakat dapat menyampaikan atau menyalurkan segala penderitaan yang pendam selama puluhan tahun itu. Sehingga sudah jelas bahwa masyarakat menilai Otsus telah gagal maka 90% masyarakat asli orang papua menolak keberlanjutan otsus dan menyatakan sikap “Referendum”



Baca Juga:

Penuli:  Utuma (MSG)

4 thoughts on “Pengkaderan SDM tidak Bergantung Pada Uang, Otsus Papua Bukan Solusinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *