MRP Kecewa Dengan Penolakan Agenda RDP oleh Asosiasi Bupati Meepago

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengungkapkan rasa kekecewaan terhadapat penolakan yang diambil oleh para Bupati Meepago dalam agenda pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada (17/11/2020)

Wakil ketua II MRP Debora Mote dan Yuliten Anouw anggota MRP Pokja Adat saat memberikan keterangan pers di Dogiyai, Senin (16/11/2020) malam.

Semarang, Kabar Goodide.my.id – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengungkapkan rasa kekecewaan terhadapat penolakan yang diambil oleh para Bupati Meepago dalam agenda pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada (17/11/2020)

Menurut informasi yang didapat (www.kabargoodide.my.id) rasa kekecewaan itu datang dari para ulama Bupati Meepago yang mana mengembil keputusaan yang melahirkan kekecewaan terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP).



Namun permohonan maaf itu datang dari MRP, Debora Mote, Selaku Ketua II menyampaikan banyaknya permohonan maaf kepada seluruh rakyat Meepago, dikarenakan MRP tidak bisa datang menghadiri dalam Agenda Kegiatan sebagai selaku pelaksana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Yuliten Anow sebagai anggota MRP Pokja adat menyampaikan hal yang sama melalui video yang diposting di chanel (Majelis Rakyat Papua Official) pada hari senin lalu.

Dalam video yang berdurasi 8:13 itu, menjelaskan bahwa Majelis Rakat Papua (MRP) sangat kecewa terhadap penolakan oleh Bupati Meepago tersebut. Dalam surat yang dikirim oleh Asosiasi Bupati Meepago tertulis menolak melakukan RDP di wilayah Meepago tanpa alasan yang jelas. Entah kenapa, tegahnya Bupati Meepago Mengambil Keputusan yang tidak jelas sehingga kekecewaan tersebut tidak hanya MRP yang merasakan, melainkan juga kepada seluruh masyarakat wilayah Meepago juga turut kecewa.

Debora sangat menyayangkan sikap pimpinan daerah di wilayah Meepago yang menolak RDPW yang diagendakan MRP sesuai mekanisme konsitusi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 77.



Berikut ini merupakan sikap penyataan yang permohonan minta maaf kepada seluruh masyarakat Meepago

“Saya secara pribadi maupun lembaga MRP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Meepago (Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Timika dan Intan Jaya) yang mana antusias dalam beberapa hari terakhir ini ingin sukseskan RDPW, tetapi menjelang hari pelaksanaan, tepatnya hari Selasa (17/11/2020) secara tiba-tiba tidak didukung oleh bupati setempat.”

Meskipun sikap pimpinan daerah Meepago menolak agenda RDP. Namun  Debora Mote sebagai selaku ketua II dan Yuliten Anow sebagai Pokja Adat menyampaikan bahwa akan mencari jalan lain atau mencari waktu lain agar masyarakat dan seluruh elemen wilayah Meepago dapat menyampaikan aspirasi melalui RDP dalam waktu yang dekat



“saya secara pribadi dan atas nama lembaga MRP sangat tidak puas atau merasa menyesal karena sikap pimpinan daerah sangat tidak mendukung dalam pengambilan keputusan yang begitu saja di batalkan tanpa alasan yang jelas. Padahal MRP sebagai selaku pelaksana sudah mendukung 90% mendukung penuh demi menyukseskan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP)”

Mote menegaskan bahwa kami akan mencari jalan keluar atau solusi agar agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini akan dilakukan dalam waktu yang dekat, sehingga masyarakat wilayah meepago dapat menyalurkan atau menyampaikan pendapat melalui agenda RDP yang akan dilakukan nanti.

Dalam penyataan oleh MRP tersebut tidak menyebutkan waktu atau tanggal pelaksanaan RDP. Namun MRP menegaskan bahwa kami akan berupaya agar secepatnya dapat melakukan agenda RDP dalam waktu yang dekat sehingga masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan memberikan penilaian implementasi Otsus di papua selama 20 tahun yang silam.



Baca Juga:

Penulis: Utama (MSG)

3 thoughts on “MRP Kecewa Dengan Penolakan Agenda RDP oleh Asosiasi Bupati Meepago

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *