Mahasiswa Papua Menyuarakan Tolak Otsus Berjilid II di Jakarta

Aksi kami adalah aksi damai. Kami menolak otsus jilid kedua

Jakarta-Kabargoodide.my.id – Komite penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Bejilid II,  berlangsung disuarakan dalam aksi yang dilakukan oleh perkumpulan gambungan antara Mahasiswa dan Masyarakat Papua menyuarakan di depan Kantor Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), jalarta, pada selasa (14/07/2020).

Dalam Aksi ini, dengan tujuan menolak Perpanjang Otsus alias Otsus berjilid II.



Selain menyampaikan orasi, gabungan antara mahasiswa dan masyarakat  juga membawa atribut poster dan spanduk bertuliskan penolakan otsus memperpanjang. “Papua sudah seharusnya berdiri sendiri sejak dulu (Merdeka)”. Seluruh upaya yang dilakukan membangun papua hanya dengan uang, tidak ada yang lain sehingga harapan satu-satunya adalah Anggaran Otonomi Khusus. Selain mematikan perkembangan wawasan, juga dapat berfungsi sebagai faktor persembunyian pokok permasalahan

Baca juga: Hasil Akhir Pertandingan Granada vs Real Madrid Dengan Poin 1-2

Dengan demikian, Koordinator Lapangan Komite Aksi Penilakan Otsus, Eto Rumpaday, mengatakan aksi damai ini menolak rencana Pemerintah Indonesia memperpanjang status otonomi khusus Papua yang akan habis pasa tahun 2021.

“Aksi kami adalah aksi damai. Kami menolak otsus jilid kedua. Kami sebagai penyambung lidah masyarakat Papua, kami tidak meminta otsus jilid kedua, itu adalah pemberian Jakarta,” ujar Eto.



Kami tidak ingin lagi bergabung pada sebuah negara yang rasis. Lebih baik kami merdeka,” seru seorang orator saat aksi masyarakat Papua berlangsung di depan gedung Kemendagri.

Baca juga: Tolak OTSUS, Pemerintah Papua Jangan Jadikan Ladang Penghasilan

Eto mengangkat pula terkait Otonomi Khusus Jilid II yang dirancang  Menteri Hukum dan HAM, dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi untuk diputuskan oleh DRP RIu yang sedang beredar yakni dari revisi Otsus Jilid II tidak jauh beda; yang berarti tidak sama sekali memberi solusi atas kegagalan 20 tahun Otsus Jilid I, yaitu dalam penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan.

Revisi UU Otsus Jilid II ini diam-diam dirancang tanpa konsultasi seluruh rakyat Papua dan aktor konflik. Ini memang sifat lasim penguasa kolonial Indonesia; terus Pepera 1969 yang memilih segelintir orang Papua untuk melegitimasi permainan kotornya. Seperti halnya, Jakarta sedang menggunakan segelintir LSM, Tokoh Agama, Adat, Akademisi, dan Elit politik Papua untuk setujui Otsus Jilid II, Ungkapnya.

Penulis: Utuma Yame Makmur

Baca juga: Trending: Hip-Hop Asal Georgia “Lil Marlo” Ditembak Mati di Atlanta



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *